Platform Kebijakan Pangan dan Energi yang Berperspektif Gender

Oleh: Dr. Siti Amanah

Sistem pangan dan gizi seperti dikemukakan oleh Sajogyo (1986) meliputi lima subsistem yaitu: (i) usaha pengadaan dan penyediaan pangan, di tingkat lokal, daerah dan nasional. (ii) usaha memperbesar kemampuan masyarakat (pencari nafkah, rumah tangga) untuk menjangkau pangan yang tersedia; (iii) mendorong keinginan masyarakat untuk memperoleh pangan tersedia; (iv) usaha memperbaiki tingkat pemanfaatan pangan yang didapat rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap anggota; dan (v) usaha membina tingkat kesehatan setiap anggota rumah tangga dan masyarakat. Terkait dengan kebijakan pangan dan energi, penting dikaji lebih jauh apakah setiap individu dalam suatu rumah tangga memperoleh pangan dan gizi seimbang sesuai kebutuhan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi spesifiknya, misalnya ibu hamil dan menyusui dan anak dalam masa pertumbuhan, dan mereka yang bekerja lebih berat memerlukan kalori yang lebih banyak daripada yang lain. Dengan demikian, intervensi yang terlalu kuat dari luar terhadap kemandirian pangan di tingkat rumah tangga akan berdampak buruk. Misalnya, bahwa produksi pangan harus lebih banyak yang dijual daripada dikonsumsi sendiri, atas pertimbangan profit (pasar), sementara rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya.

Jargon kedaulatan pangan yang dibahas dalam La Vía Campesina saat KTT pangan dunia pada tahun 1996, dapat dikatakan merupakan inovasi sosial untuk lebih memberikan hak kepada rakyat, dalam hal ini petani untuk mengambil keputusan secara mandiri atas pilihan input pertanian yang digunakan, proses produksi yang akan dilakukan, serta penanganan hasilnya. Petani memiliki kedaulatan atas usaha yang dilakukan dan menikmati manfaat sepenuhnya atas sumberdaya yang dikorbankan.

Di bidang pengolahan pangan, baik di bidang pertanian, perikanan, mau pun hasil peternakan tampak bahwa pengambilan keputusan masih merupakan dominasi kepala keluarga yang di dalam struktur budaya patriarkhi, laki-laki merupakan kepala rumah tangga. Pada kenyataannya, dalam rumah tangga pertanian terdapat lebih kurang 16 persen perempuan sebagai kepala rumah tangga (S. Rini, 2007). Dalam berbagai kegiatan penyuluhan, target partisipan penyuluhan masih bias gender, sehingga ada beberapa desain program yang tak mampu memenuhi kebutuhan gender, terutama kebutuhan strategis gender.

Kebijakan pembangunan berperspektif gender seharusnya merupakan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan. Terlebih bila ditelaah, jumlah penduduk menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kebijakan pangan dan energi yang dikembangkan pemerintah perlu mengakomodasi kebutuhan penduduk secara adil dan merata.

Data SUSENAS tahun 2006 memperlihatkan bahwa penduduk laki-laki pada usia 0-14 tahun lebih banyak daripada perempuan yakni 32, 2 juta laki-laki, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 30,3 juta. Akan tetapi, pada kelompok umur 15-64 tahun dan di atas 65 tahun, penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki yaitu 73,6 juta laki-laki dan 74,0 perempuan (kelompok umur 15-64 tahun) dan 5,1 juta laki-laki dan 5,9 juta perempuan (umur di atas 65 tahun). Hal ini berimplikasi, bahwa rancang bangun kebijakan harus mempertimbangkan peran aktif perempuan. Analisis gender yang cermat merupakan sebuah instrumen yang harus dikuasai untuk memahami kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis.

Analisis Harvard merupakan analisis gender yang sederhana yang dapat dikembangkan untuk memahami situasi yang di dalamnya terdapat relasi gender, termasuk dalam konteks pangan dan energi. Ada tiga gambaran yang dapat dikaji melalui analisis Harvard yaitu: profil kegiatan yang mengidentifikasikan pembagian kerja, alokasi waktu, dan pendapatan antara perempuan dan laki. Untuk melakukan perencanaan kebijakan pangan dan energi berperspektif gender, dapat digunakan beragam intrumen antara lain dengan yang dikembangkan oleh Moser (1993). Perencanaan gender oleh Moser tersebut yang meliputi identifikasi peran-peran produktif, reproduktif/pengelolaan keluarga, dan peran politik perempuan dan laki-laki. Selain itu perlu dilakukan penilaian atas kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis gender baik laki-laki mau pun perempuan. Data yang terpilah menurut jeniskelamin di tingkat rumahtangga untuk menjamin identifikasi penguasaan atas kekuasaan dan sumber-sumber kehidupan di dalam rumahtangga. Karenanya, pengintegrasian aspek kesetaraan gender dalam kebijakan pangan dan enegi membutuhkan data dan informasi tentang keseluruhan hal di atas. Dari data tersebut akan dapat dianalisis kesenjangan gender. Struktur budaya patriakhi cenderung menempatkan pria sebagai sentral dalam kehidupan.

Beberapa pihak justru belum memahami esensi pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Yang mencuat ke permukaan adalah kecurigaan bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan menyebabkan para perempuan meninggalkan keluarga, keluarga menjadi goyah, dan akan muncul defisiensi karakter, bahkan dekadensi moral. Hal ini tak perlu terjadi karena bukan dalam perspektif gender, perempuan tidak perlu menjadi laki-laki dengan menghilangkan sifat-sifat feminis-nya menjadi maskulin, karena yang hendak dicapai bukan penyamaan, tetapi kesetaraan dan keadilan, melalui dihapuskannya diskriminasi dan subordinasi di berbagai bidang, termasuk di bidang pangan dan energi. Relasi gender yang harmonis di tataran rumah tangga, kelompok, organisasi, dan komunitas yang lebih luas sangat diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas dalam keluarga, komunitas, dan bangsa.

Dengan keunikan ekolosistem, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai tipologi wilayah, maka diperlukan pengelolaan potensi sumber daya alam termasuk limbah pertanian menjadi energi alternatif melalui pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak secara tidak mengikat. Melalui identifikasi masalah dan analisis gender yang menyeluruh baik pada dimensi domestik, produktif, dan sosial-politik, dapat dikembangkan kreatifitas dan daya inovasi di bidang energi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan komunitas yang lebih luas secara berkelanjutan. Pengembangan bio-energi harus pula mempertimbangkan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism). Inovasi di bidang energi yang dihasilkan harus teruji secara sosio-ekonomi, lingkungan, dan tepat guna baik untuk laki-laki mau pun perempuan.

Selengkapnya disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>